Ekspor RI Hadapi Standar Perdagangan Yang Makin Ketat

Hadirnya pandemi ini tentunya membuat semua aspek harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut, hal tersebut juga terjadi pada sektor perdagangan harus menjalankan standar baru yang semakin ketat.

Dirut Pengaman Perdagangan Kementrian Perdagangan yaitu Natan Kambuno menyatakan bahwa faktor keamanan serta kesehatan adalah faktor yang mendoronng munculnya standar perdagangan yang semakin ketat.

“Lewat beberapa persyaratan sertifikasi, produk ekspor dari Indonesia harus mampu menunjukan bahwa produknya telah melewati standart yang ditetapkan” kata Natan, Kamis 23 September 2021.

Natan juga menyebutkan beberapa sejumlah syarat sertifikasi yang akan menjadi hambatan untuk kegiatan ekspor, misalnya seperti sertifikasi ecolabel Uni Eropa yang diterapkan oleh Kementrian Keuangan Siprus dan The Green Procurement Guide oleh Pemerintah Kota Metropolitan Tokyo.

Selain itu, masih terdapat syarat sertifikasi low indirect Land Usagara Conversion Risk atau ILUC atau level resiko alih fungsi lahan pada produk biofuel yang masuk UNi Eropa dan pengetatan impor produk perikanan di China.

“Persyaratan sertifikasi tersebut sebenarnya diterapkan untuk memastikan keamanan serta hal lainny, namun lambat laun menjadi hambatan untuk perdagangan eskpor Indonesia” tambahnya.

Natan juga menjelaskan supaya syarat sertifikasi serta pemenuhan standar tidak menjadi hambatan nantinya, akan dilakukan pemetaan perubahan standart ini perlu dilakukan agar produk Indonesia tetap bisa di ekpsor.

Indonesia nantinya juga bisa menfaatkan kerjasama perdagangan dengan negara mitra untuk bisa mengurangi tantangan tersebut. Seperti situs slot online terbaik Indonesia bekerjasama dengan provider game untuk memenuhi standar agar para bettor bisa menikmati permainan dengan nyaman.

“Dengan adanya kerja sama ini dapat disepakati mutual recognition arrangement antarpihak atau negara yang tergabung dalam kerja sama sehingga diharapkan standar Indonesia dapat diakui dan tidak perlu ada uji kelayakan tambahan,” kata dia.

Ia juga tidak lupa menyebutkan bahwa Indonesia sejatinya sudah memiliki kemampuan untuk standar internasional, apabila ditinjau dari ketersediaan SNI dan lembaga penilaian kesesuaian dari produk prioritas ekspor.

“Tentunya kita harus optimis dalam menghadapi tata kehidupan yang baru yang dimana banyak sertifikasi yang harus dipenuhi apalagi pada pascapandemi seperti ini” katanya.

WTO atau Data Organisai Perdagangan Dunia juga sudah memperlihatkan kebijakan nontarif atau non-tarif measures (NTM) menjadi salah satu instrumen perdagangan yang paling banyak diterapkan oleh negara anggota.

Data per 30 Juni 2021, setidaknya terdapat 19,983 kebijakan sanitary dan phytosanitary yang sudah diinisiasi atau diterapkan. Selain itu juga, TBT yang telah diterapkan oleh seluruh anggota WTO mencapai 28,882 kebijakan.

Notifikasi yang dihimpun WTO juga memperlihatkan adanya kenaikan penerapan TBT selama kurun 2019 dan 2020. Pada 2019, total kebijakan TBT yang diterapkan berjumlah 142 kebijakan. Sementara pada 2020 berjumlah 160 kebijakan.